Headlines News :

ADART


ANGGARAN DASAR
PEMUDA PERSATUAN UMAT ISLAM (PEMUDA PUI)


MUKADDIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Kami ceritakan kisah mereka kepadamu (Muhammad) dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk (Q.S. Al Kahfi (18) : 13).

Bahwa sesungguhnya hakikat penciptaan manusia adalah menjadi khalifah Allah di muka bumi dan melaksanakan pengabdian hanya kepada Allah semata. Kaum muslimin adalah pemegang hak atas peradaban dunia yang dibangun atas nilai-nilai tauhid. Oleh karena itu, seorang muslim memiliki kewajiban asasi untuk berda’wah amar ma’ruf nahi munkar dalam menegakan kalimat tauhid.

Pemuda adalah entitas intelektual dan generasi enerjik yang menempati posisi strategis sebagai komponen alih generasi kepemimpinan bangsa dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pemuda adalah pelopor perubahan, teladan perjuangan, dan asset masa depan bangsa Indonesia.

Kaum muslimin adalah bagian terbesar bangsa Indonesia, sehingga masa depan bangsa Indonesia akan banyak ditentukan oleh peran kaum muslimin. Sementara itu, Pemuda Islam adalah aset terbesar dari kaum muslimin, sehingga akan menentukan masa depan perjalanan bangsa.

Pemuda PUI pada awalnya merupakan majelis pemuda di Ormas Persatuan Ummat Islam (PUI) kemudian berdasarkan hasil keputusan Muktamar IX PUI di Islamic Center Bekasi berubah statusnya menjadi semi otonom, dan pada Muktamar X di Sukabumi tahun 1998 diputuskan menjadi Pemuda Persatuan Ummat Islam disingkat Pemuda PUI yang bersifat otonom.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Pemuda PUI berpijak pada landasan idiil sebagaimana tertuang dalam kalimat Intisab dibawah ini :

بسم الله الرحمن الرحيم
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله

ِSaya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan
saya bersaksi bahwasan-Nya Muhammad adalah utusan Allah.

اللهُ غَايَتُنَا
Allah Tujuan Pengabdian Kami


وَالإِخْلاَصُ مَبْدَؤُنَا
Ikhlas  Dasar Pengabdian Kami

وَالإِصْلاَحُ سَبِيْلُنَا
Ishlah Jalan Pengabdian Kami

وَاْلمحَبََّةُ شِعَارُنَا
Cinta Lambang Pengabdian Kami

نُـعَاهِدُالله عَلَى الصِّدْقِ وَالإِخْلاَ صِ وَالْيَـقِيْنِ وَطَلَبِ رِضَى الله فِى الْعَمَلِ بَيْنَ عِـبَادِهِ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ
Kami berjanji pada-Mu ya Allah untuk berlaku benar, ikhlas,  dan tegas dan mencari ridho-Mu dalam beramal terhadap hamba-hamba-Nya dengan bertawakkal kepada-Nya

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

بِسْمِ اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ اْلعَظِيْمِ
Dengan menyebut nama-Mu Allah tiada daya dan tiada kekuatan melainkan atas anugerah Allah yang Maha Tinggi dan yang Maha Agung

اللهُ أَكْبَر
Allah maha besar


BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama

Organisasi kemasyarakatan pemuda ini bernama PEMUDA PERSATUAN UMMAT ISLAM yang disingkat dan selanjutnya disebut Pemuda PUI.

Pasal 2
Waktu

Pemuda PUI dinyatakan kembali menjadi otonom pada Muktamar X PUI 1999 di Sukabumi tanggal 11 Rabi’ul akhir 1420 H., bertepatan dengan tanggal 25 juli 1999 M., sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3
Kedudukan

Pengurus Pusat  Pemuda PUI berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.

BAB II
ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 4
Asas

Pemuda PUI berasaskan Islam, yang dalam amaliahnya berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.

Pasal 5
Sifat

Pemuda PUI merupakan badan otonom dari organisasi induknya, yang bersifat terbuka profesional dan mandiri.

Pasal 6
Tujuan

Terwujudnya kader Pemuda PUI yang memiliki tsaqofah keislaman komprehensif, pelopor perbaikan bagi ummat, bangsa dan Negara.


BAB III
AMALIAH

Pasal 7
AMALIAH

(1)  Membina keislaman, keimanan, dan ketaqwaan pemuda muslim;

(2)  Menggalang persatuan dan kerjasama diantara generasi muda PUI, atas dasar semangat Ukhuwah Islamiyah dan kebangsaan;

(3)  Meningkatkan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi bagi generasi muda agar  memiliki integritas yang tinggi;

(4)  Menyelenggarakan kegiatan kaderisasi secara bertahap baik dalam dakwah, pendidikan dan kepemimpinan;

(5)  Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi pemuda;

(6)  Menyelenggarakan atau mengkoordinasikan berbagai kegiatan di bidang olahraga, kebudayaan, dan kesenian yang Islami; dan

(7)  Menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan pemuda yang lain.




BAB IV
KEORGANISASIAN

Pasal 8
Susunan Pengurus

Struktur organisasi Pemuda PUI, terdiri atas:
1.      Pengurus Pusat Pemuda PUI, disingkat PP Pemuda PUI
2.      Pengurus Wilayah Pemuda PUI, disingkat PW Pemuda PUI
3.      Pengurus Daerah Pemuda PUI, disingkat PD Pemuda PUI
4.      Pengurus Cabang Pemuda PUI, disingkat PC Pemuda PUI
5.      Pengurus Ranting Pemuda PUI, disingkat PR Pemuda PUI

Pasal 9
Susunan Dewan Pembina

Dewan Pembina terdiri dari :
1.      Dewan Pembina Pusat 
2.      Dewan Pembina Wilayah
3.      Dewan Pembina Daerah


BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 10

Setiap warga Negara Indonesia, beragama islam, dan berusia antara 18 s.d. 30 tahun berhak menjadi Anggota pemuda PUI sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Pengurus pusat Pemuda PUI berhak mengangkat dan memberhentikan keanggotaan berdasarkan rekomendasi dari level Pengurus dibawahnya.

Pasal 12
Jenjang Anggota

Anggota Pemuda PUI terdiri atas :
a.       Anggota Pemula
b.      Anggota Muda
c.       Anggota Muntasib
d.      Anggota kehormatan





BAB VI
LEMBAGA DAN BADAN SEMI-OTONOM

Pasal 12
Lembaga dan Badan Semi Otonom

(1)  Pemuda PUI dapat membentuk Lembaga dan atau Badan Otonom untuk mendukung tujuan dan usaha Organisasi;

(2)  Lembaga dan atau Badan Otonom tersebut pada ayat 1 (satu) berada dalam koordinasi Organisasi; dan

(3)  Pembentukan dan pembubaran Lembaga dan atau Badan Otonom ditetapkan oleh  Muktamar Pengurus Pusat Pemuda PUI.


BAB VII
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal  13
Muktamar

Muktamar terdiri dari:
1.      Muktamar
2.      Muktamar luar biasa

Pasal  14
Permusyawaratan

Permusyawaratan terdiri dari:
1.      Musyawarah Wilayah,
2.      Musyawarah Daerah
3.      Musyawarah Cabang
4.      Musyawarah Ranting
5.      Musyawarah Kerja  

Pasal 15
Rapat-Rapat

1.      Rapat pengurus harian
2.      Rapat Pengurus
3.      Rapat bidang
4.      Rapat pleno
5.      Rapat departemen





BAB VIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 14
Keuangan

(1)  Keuangan dan kekayaan Organisasi diperoleh dari:
a.       Iuran anggota dan sumbangan.
b.      Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.
c.       Waqaf, Hibah, dan Wasiat.
d.      Usaha-usaha yang halal dan tidak mengikat.

(2)  Pengurus Pusat mempertanggungjawabkan keuangan dan kekayaan Organisasi kepada Muktamar, Pengurus Wilayah kepada Musyawarah Wilayah, Pengurus Cabang kepada musyawarah Cabang, Pengurus Ranting dan kepada Musyawarah Ranting; dan

(3)  Hal-hal yang berhubungan dengan badan hukum dan atau pihak lain yang ada hubungan dengan aset Organisasi diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 15
Kekayaan

Organisasi menguasai seluruh kekayaan yang diperoleh dari waqaf, hibah, wasiat dan usaha-usaha lainnya.


BAB IX
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 16
Pembubaran Organisasi

(1)  Organisasi hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Muktamar, dan keputusannya diambil oleh sedikitnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah peserta yang hadir.

(2)  Kekayan Organisasi setelah pembubaran, diberikan kepada Induk organisasi.


BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENETAPAN

Pasal 17
Perubahan Anggaran Dasar dan Penetapan

(1)  Perubahan Anggaran Dasar Pemuda PUI hanya dapat dilakukuan berdasarkan keputusan Muktamar.
(2)  Penetapan Anggaran Dasar Pemuda PUI dilakukan berdasarkan keputusan Muktamar.
BAB XI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 18
Anggaran Rumah Tangga

(1)  Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2)  Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Muktamar dan tidak menyalahi Anggaran Dasar.

Pasal 19
Aturan Peralihan

Periode  Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting yang sedang berjalan, berlangsung sampai akhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan  berdasarkan  Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebelumnya (yang lama) dan kemudian diselenggarakan Musyawarah untuk menyusun Pengurus yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 20
Penutup

(1)  Anggaran Dasar ini menjadi pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, dan disahkan dan ditetapkan dalam Muktamar II Pemuda PUI di Jatinangor Sumedang, pada tanggal 25-27 Desember 2009

(2)  Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PEMUDA PERSATUAN UMAT ISLAM (PEMUDA PUI)


BAB I
KEORGANISASIAN

Pasal 1
Pengurus Pusat Pemuda PUI

(1)  Pengurus Pusat Pemuda PUI, disingkat PP Pemuda PUI Berkedudukan di Ibukota Negara;

(2)  Pengurus Pusat Pemuda PUI mengkoordinasikan Pemuda PUI Wilayah baik di dalam maupun perwakilan Pemuda PUI di Luar Negeri;

(3)  Struktur formasi kepengurusan Pengurus Pusat Pemuda PUI terdiri dari: Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Wakil sekertaris, Bendahara, Wakil Bendahara, dan Departemen yang disesuaikan dengan kebutuhan; dan

(4)  Pengurus Pusat Pemuda PUI disahkan dan ditetapkan oleh Majelis Syura PUI, dan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda PUI ex-officio sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Syura.

Pasal 2
Pengurus Wilayah Pemuda PUI

(1)  Pengurus Wilayah Pemuda PUI, disingkat PW Pemuda PUI berkedudukan di Ibukota Provinsi;

(2)  Pengurus Wilayah Pemuda PUI mengkoordinasikan Pemuda PUI Daerah dalam Wilayah Propinsi;

(3)  Syarat Pemuda PUI Wilayah adalah:
a.       Minimal memiliki 2 (dua) Daerah Pemuda PUI;
b.      Memiliki minimal 80 (delapan puluh) orang anggota;
c.       Memiliki Struktur formasi kepengurusan Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris, Wakil Sekertaris, Bendahara, Wakil Bendahara, dan Departemen yang disesuaikan dengan kebutuhan.

(4)  Pengurus Wilayah Pemuda PUI disahkan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat Pemuda PUI.

Pasal 3
Pengurus Daerah Pemuda PUI

(1) Pengurus Daerah Pemuda PUI, disingkat PD Pemuda PUI berkedudukan di Kota atau kabupaten;

(2) Pemuda PUI Daerah menghimpun dan mengkoordinasikan Pemuda PUI Cabang Dalam Wilayah Kota atau Kabupaten;

(3) Syarat Pemuda PUI Daerah:
a.       Minimal memiliki 2 (dua)  Cabang Pemuda PUI;
b.      Memiliki minimal 40 (empat puluh) orang anggota;
c.       Memiliki Struktur formasi kepengurusan Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris, Wakil sekertaris, Bendahara, Wakil bendahara, dan Departemen yang disesuaikan dengan kebutuhan.

(4)  Pemuda PUI Daerah disahkan dan ditetapkan oleh Pemuda PUI Wilayah

Pasal 4
Pengurus Cabang Pemuda PUI

(1)  Pengurus Cabang Pemuda PUI, disingkat PC Pemuda PUI berkedudukan di Kecamatan;

(2)  Pemuda PUI Cabang menghimpun dan mengkoordinasikan Pemuda PUI Ranting  dalam wilayah Kecamatan

(3)  Syarat Pemuda PUI Cabang sekurang-kurangnya :
a.       Minimal memiliki  2 (dua) Ranting Pemuda PUI;
b.      Minimal memiliki 20 (dua puluh)orang anggota;
c.       Memiliki formasi kepengurusan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Departemen yang diperlukan;

(4)  Pemuda PUI Cabang disahkan dan ditetapkan oleh Pemuda PUI Daerah.

Pasal 5
Pengurus Ranting Pemuda PUI

(1)  Pengurus Ranting Pemuda PUI, disingkat PR Pemuda PUI berkedudukan di Kelurahan atau Desa;

(2)  Pemuda PUI Ranting menghimpun anggota dalam Wilayah Kelurahan;

(3)  Syarat Pemuda PUI Tingkat Ranting :
a.       Minimal memiliki  10 (sepuluh) orang anggota.
b.      Memiliki fomasi kepengurusan ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Departemen yang diperlukan.

(4)  Pemuda PUI Ranting disahkan dan ditetapkan oleh Pemuda PUI Cabang.

Pasal 6
Susunan Dewan Pembina

(1)  Dewan Pembina terdiri dari :
a.       Dewan Pembina Pusat ;
b.      Dewan Pembina Wilayah; dan
c.       Dewan Pembina Daerah.
(2)  Dewan Pembina terdiri dari :
a.       Ketua;
b.      Sekertaris; dan
c.       Anggota.
Pasal 7
Hak dan Kewajiban Pengurus

(1)  Pengurus Ranting :
a.       Memimpin dan mewakili Organisasi keluar maupun kedalam;
b.      Melakukan instruksi-instruksi dan ketetapan-ketetapan Pengurus Organisasi diatasnya, melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Anggota serta bertanggungjawab kepada Musyawarah Anggota dan Pengurus Cabang;
c.       Membimbing para anggota dalam beramal ibadah kepada Allah SWT. meningkatkan kesadaran berorganisasi dan menyalurkan kegiatan dalam amal usaha Organisasi sesuai dengan bakat dan kemampuan para anggota; dan
d.      Membina, membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.

(2)  Pengurus Cabang :
a.       Memimpin dan mewakili Organisasi keluar maupun kedalam;
b.      Melaksanakan instruksi-instruksi dan ketetapan-ketetapan Pengurus Organisasi diatasnya serta meneruskan kepada Pengurus Organisasi dibawahnya untuk melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang, serta bertanggung-jawab kepada Musyawarah Cabang dan Pengurus Daerah; dan
c.       Membina, membimbing dan mengkoordinasikan amal usaha serta kegiatan-kegiatan Pengurus Ranting.

(3)  Pengurus Daerah :
a.       Menghimpun dan mewakili Organisasi keluar maupun kedalam.Menentukan kebijakan organisasi dalam daerahnya berdasarkan kebijaksanaan Pengurus organisasi diatasnya, hasil Musyawarah Daerahnya serta melaksanakan instruksi-instruksi, ketetapan-ketetapan Pengurus Organisasi diatasnya, keputusan-keputusan Musyawarah Daerah, dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat;
b.      Meneruskan instruksi-instruksi dan keputusan-keputusan Pengurus Organisasi diatasnya kepada Pengurus Organisasi dibawahnya, dan mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaanya; dan
c.       Membina, membimbing, dan mengkoordinasikan kegiatan dan amal usaha Pengurus Cabang dibawahnya, serta badan otonom dan lembaga tingkat daerah.

(4)  Pengurus Wilayah :
a.       Memimpin dan mewakili Perhimpunan keluar maupun kedalam, dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Wilayah dan Pengurus Pusat;
b.      Menentukan kebijaksanaan Organisasi dalam wilayah berdasarkan kebijaksanaan Pengurus Pusat dan keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah;
c.       Meneruskan instruksi-instruksi, keputusan-keputusan Pengurus Pusat, keputusan-keputusan hasil Musyawarah Wilayah, keputusan-keputusan Pengurus Wilayah, dan meneruskan kepada Pengurus Organisasi dibawahnya, serta mengkoordinir dalam pelaksanaannya; dan
d.      Membina, membimbing, dan mengkoordinasikan kegiatan dan amal usaha Pengurus Daerah dibawahnya, serta badan otonom dan lembaga tingkat wilayah.

(5)  Pengurus Pusat :
a.       Pengurus Pusat memimpin serta mewakili Organisasi kedalam dan ke luar, serta bertanggung jawab kepada Muktamar;
b.      Pengurus Pusat harian memimpin  Organisasi sehari-hari dan bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat Pleno; dan
c.       Untuk melaksanakan tugas dan kewajibanya, Pengurus Pusat menyusun pedoman, pembagian tugas, serta wewenang para Pengurus.

(6)  Dewan Pembina Pusat :
a.       Memberikan saran-saran dan masukan khususnya tentang masalah-masalah eksternal Organisasi;
b.      Dewan Pembina Pusat menyusun dan menetapkan Tata tertib Dewan Pembina sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Organisasi.

Pasal 8
Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus

(1)  Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih oleh Muktamar.

(2)  Struktur dan Personalia Pengurus Pusat ditetapkan oleh Formatur yang diketuai oleh Ketua Umum terpilih.

(3)  Ketua Umum Wilayah, Ketua Daerah, Ketua Cabang, dan Ketua Ranting dipilih oleh Musyawarah ditingkat struktur masing-masing.

(4)  Struktur dan Personalian Pengurus Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting dibentuk oleh Formatur yang diketuai oleh Ketua Umum / Ketua terpilih dan ditetapkan oleh struktur diatasnya.

(5)  Dalam masa perintisan atau keadaan tertentu, Pengurus Wilayah dapat ditetapkan dan disahkan secara langsung oleh Pengurus Pusat tanpa Musyawarah Wilayah. Begitu juga Pengurus Daerah, Cabang, dan Ranting dapat ditetapkan dan disah-kan secara langsung tanpa Musyawarah ditingkat Daerah, Cabang, dan Ranting oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah.


BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 9
Status Keanggotaan

(1)  Pemuda muslim yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 30 tahun;

(2)  Lulus Training Intisab;

(3)  Menyatakan secara lisan dan tulisan kesediaannya menjadi anggota kepada struktur Pengurus pada tingkat pusat/wilayah; dan

(4)  Setuju dan mentaati AD/ART, keputusan musyawarah dan peraturan organisasi lainnya.

Pasal 10
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

(1)  Pengangkatan anggota sesuai dengan Pasal 10 AD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut  :
a.       Sudah Lulus training Intisab I;
b.      Memahami Intisab dan islahus tsamaniyah.

(2)  Pemberhentian anggota sesuai berdasarkan pasal 11 AD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.       Mengundurkan Diri;
b.      Meninggal dunia;
c.       Mencemarkan nama baik Organisasi; dan
d.      Melakukan perbuatan melawan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap;
e.       Melanggar AD/ART.

Pasal 11
Jenjang Anggota

Jenjang Anggota Pemuda PUI adalah:

1.      Anggota Pemula adalah:
a.       Kader Pemuda PUI yang telah mengikuti Training Intisab I;
b.      Aktif mengikuti Halaqoh Ishlah sesuai dengan ketentuan.

2.      Anggota Muda adalah:
a.       Kader Pemuda PUI yang telah mengikuti Taining Intisab II;
b.      Minimal telah mengikuti Halaqoh Ishlah selama 1,5 tahun.

3.      Anggota Muntasib adalah :
a.       Kader Pemuda PUI yang telah mengikuti taining intisab III;
b.      Minimal telah mengikuti Halaqoh Ishlah selama 1,5 tahun.

4.      Anggota Kehormatan adalah: Orang yang telah ditetapkan menjadi anggota oleh Pengurus Pusat Pemuda PUI, karena jasa dan sumbangannya dalam pengembangan dan perjuangan Pemuda PUI.

Pasal 12
Masa Keanggotaan

Keanggotaan Pemuda PUI berakhir karena :
a.       Telah habis masa keanggotaannya;
b.      Mengundurkan diri;
c.       Meninggal dunia; dan
d.      Diberhentikan.



Pasal 13
Hak Anggota

(1)  Hak anggota Pemula, Muda, dan Muntasib :
a.       Mempunyai hak suara, hak memilih dan dipilih dalam semua jabatan Organisasi serta mengajukan pendapat;
b.      Setiap anggota berhak hadir dan bicara pada rapat-rapat Organisasi atas seizin Pengurus Organisasi setempat;
c.       Setiap anggota berhak memperoleh penjelasan dan memberikan pendapat tentang kegiatan Pengurus Organisasi;
d.      Setiap anggota berhak mengikuti proses pengkaderan yang diselenggarakan Organisasi sesuai dengan jenjang keanggotaannya; dan
e.       Setiap anggota berhak mendapatkan kartu anggota.

(2)  Anggota kehormatan mempunyai hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertimbangan-pertimbangan dan saran atau pertanyaan.

Pasal 14
Kewajiban Anggota

(1)  Anggota Pemula, Muda, dan Muntasib mempunyai kewajiban :
a.       Mematuhi Anggaran Dasar, Anggara Rumah Tangga dan ketetapan organisasi;
b.      Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi;
c.       Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi;
d.      Membayar iuran anggota;
e.       Mengikuti kegiatan dan pengkaderan sesuai jenjang keanggotaannya; dan
f.        Mengikuti Halaqoh Ishlah sesuai dengan jenjang keanggotaannya.

(2)  Anggota kehormatan mempunyai kewajiban :
a.       Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan organisasi;
b.      Berpartisipasi dalam kegiatanorganisasi; dan
c.       Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi.

Pasal 15
Mutasi Anggota

Apabila berpindah domisili, anggota Pemuda PUI dapat melakukan mutasi keanggota-annya dengan meminta rekomendasi dari Pengurus Pemuda PUI Daerah asalnya.

Pasal 16
Sangsi

(1)  Anggota mendapat sanksi karena:
a.       Apabila Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemuda PUI; dan
b.      Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Pemuda PUI.

(2)  Jenis-jenis sanksi :
a.       Peringatan;
b.      Skorsing;
c.       Pemberhentian; dan
d.      Sanksi diberikan melalui forum yang diselenggarakan oleh Musyawarah Pengurus Pusat.

(3)  Tata cara pemberian sanksi diatur dalam ketentuan tersendiri.


BAB III
LEMBAGA DAN BADAN SEMI-OTONOM

Pasal 17
Pelajar dan Mahasiswa

(1)  Pelajar dan Mahasiswa PUI :
a.       Berhak untuk turut serta dalam seluruh kegiatan dan kepemimpinan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi; dan
b.      Kegiatan pelajar dan mahasiswa di dalam organisasi, secara khusus diselenggara-kan di bawah koordinasi Pemuda PUI yang diatur dalam Peraturan Khusus Pengurus Pusat.


BAB IV
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

Pasal  18
Muktamar

(1)  Muktamar
a.       Muktamar Organisasi diselenggarakan setiap lima tahun sekali;
b.      Muktamar merupakan keputusan tertinggi dalam Organisasi;
c.       Muktamar dihadiri oleh para Pengurus Pusat, Dewan Pembina Pusat, utusan Pengurus Wilayah, dan utusan Pengurus Daerah;
d.      Muktamar dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir; dan
e.       Muktamar membahas dan mengesahkan laporan pertanggung-jawaban Pengurus Pusat, menyusun program amal, menetapkan Anggaran Pen-dapatan dan Belanja, menyelenggarakan Pemilihan Ketua Umum Pusat dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

(2)  Muktamar luar biasa
a.       Muktamar Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila  dipandang sangat perlu oleh Pengurus Pusat atau atas permintaan sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus daerah; dan
b.       Muktamar Luar Biasa diselenggarakan berdasarkan kondisi dan perihal lain yang dipandang perlu.

Pasal  19
Musyawarah Kerja

(1)  Musyawarah Kerja dihadiri oleh Pengurus Pengurus berdasarkan Tingkatnya dan Dewan Pembina di Tingkatnya.
(2)  Musyawarah kerja Pengurus Pemuda PUI di tingkat bawah mengacu pada program kerja pengurus Tingkat atasnya.

Pasal  20
Permusyawaratan

(1)  Musyawarah Wilayah,
a.       Musyawarah Wilayah diselenggarakan setiap empat tahun sekali;
b.      Musyawarah Wilayah merupakan keputusan tertinggi di Tingkat Wilayah;
c.       Musyawarah Wilayah dihadiri oleh Pengurus Pusat, Dewan Pembina Wilayah,  dan utusan Pengurus Daerah, dan utusan Pengurus cabang;
d.      Musyawarah Wilayah dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir; dan
e.       Musyawarah Wilayah membahas dan mengesahkan laporan pertanggung-jawaban Pengurus Wilayah, menyusun program amal, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja, menyelenggarakan Pemilihan Ketua Umum wilayah dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

(2)  Musyawarah Daerah
a.       Musyawarah Daerah diselenggarakan setiap tiga tahun sekali;
b.      Musyawarah Daerah merupakan keputusan tertinggi di Tingkat Daerah;
c.       Musyawarah Daerah dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah  dan utusan Pengurus Daerah, utusan Pengurus cabang dan utusan Pengurus Ranting;
d.      Musyawarah Daerah dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir; dan
e.       Musyawarah Daerah membahas dan mengesahkan laporan pertanggung-jawaban Pengurus Daerah, menyusun program amal, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja, menyelenggarakan Pemilihan Ketua Umum Daerah dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

(3)  Musyawarah Cabang
a.       Musyawarah Cabang diselenggarakan setiap dua tahun sekali;
b.      Musyawarah Cabang merupakan keputusan tertinggi di Tingkat Cabang;
c.       Musyawarah Cabang dihadiri oleh Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan utusan Pengurus Ranting;
d.      Musyawarah Cabang dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir; dan
e.       Musyawarah Cabang membahas dan mengesahkan laporan pertanggung-jawaban Pengurus cabang, menyusun program amal, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja, menyelenggarakan Pemilihan Ketua Umum Cabang dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

(4)  Musyawarah Ranting
a.       Musyawarah Ranting diselenggarakan setiap dua tahun sekali;
b.      Musyawarah Ranting merupakan keputusan tertinggi di Tingkat ranting;
c.       Musyawarah Ranting dihadiri oleh Pengurus Daerah, seluruh Anggota Pemula Ranting;
d.      Musyawarah Ranting dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir; dan
e.       Musyawarah Ranting membahas dan mengesahkan laporan pertanggung-jawaban Pengurus cabang, menyusun program amal, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja, menyelenggarakan Pemilihan Ketua Umum Ranting dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

PASAL 21
Rapat-Rapat

6.      Rapat pengurus harian dihadiri oleh Ketua Umum, ketua Bidang, sekertaris umum beserta wakilnya dan bendahara beserta wakilnya;
7.      Rapat Pengurus dihadiri oleh RPH dan ketua-ketua departemen;
8.      Rapat bidang dihadiri oleh ketua departemen di bidang tersebut;
9.      Rapat pleno dihadiri oleh seluruh pengurus pusat; dan
10.  Rapat departemen dihadiri oleh staf departemen tersebut.

Pasal 22
Hak Suara

(1)  Muktamar
a.       Seluruh Pengurus Pusat mempunyai satu hak  suara;
b.      Dewan Pembina mempunyai 1 hak suara; dan
c.       Untuk setiap keputusan sedikitnya 50 % yang hadir.

(2)  Musyawarah Wilayah
a.       Pengurus Pusat, Seluruh Pengurus Wilayah mempunyai hak satu suara;
b.      Tiap Daerah dan Cabang yang telah disahkan dan hadir, masing-masing mempunyai hak satu suara; dan
c.       Untuk tiap sedikitnya tiga Cabang yang hadir, Daerah yang bersangkutan berhak atas tambahan satu suara.

(3)  Musyawarah Daerah
a.       Pengurus Pusat, Pengurus wilayah, seluruh pengurus Daerah mempunyai hak satu suara;
b.      Tiap cabang yang telah disahkan dan hadir, mempunyai hak satu suara; dan
c.       Untuk tiap sedikitnya tiga Ranting yang telah disahkan. Cabang yang bersangkutan berhak atas tambahan satu suara.

(4)  Musyawarah cabang
a.       Pengurus Daerah, seluruh pengurus Cabang mempunyai hak satu suara; dan
b.      Tiap-tiap Ranting yang telah disahkan dan hadir, mempunyai hak satu suara.

(5)  Musyawarah Ranting
a.       Pengurus Cabang, seluruh pengurus Ranting mempunyai hak satu suara; dan
b.      Tiap-Tiap Anggota yang berhak hadir mempunyai hak satu suara.








BAB V
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 23
Keuangan dan Kekayaan

(1)  Iuran Anggota, besarnya ditetapkan oleh Muktamar atau oleh Pengurus Pusat berdasarkan Anggaran dan Belanja Organisasi;

(2)  Pengurus Pusat dapat membentuk badan-badan wakaf, hibah, dan wasiat yang bertugas sebagai Nadir dan Pengelolanya;

(3)  Muktamar berhak membentuk Badan pemeriksa keuangan dan kekayaan Organisasi, terdiri atas sedikitnya tiga orang,  dan bertanggungjawab kepada Muktamar; dan

(4)  Badan Pemeriksa Keuangan dan Kekayaan dapat dibentuk disetiap tingkat organi-sasi, terdiri atas sedikitnya tiga orang, badan tersebut bertanggungjawab kepada permusyawaratan Organisasi.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 24
Penutup

(1)  Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Pengurus Pusat Pemuda PUI.

(2)  Anggaran Rumah Tangga ini menjadi pengganti Anggaran Rumah Tangga sebelumnya (yang lama), dibuat dan ditetapkan dalam Muktamar II Pemuda PUI di Jatinangor Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada tanggal 7-9 Muharram 1431 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 25-27 Desember 2010 Masehi, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.



0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Translate

English French German Spain Russian Korean Arabic Chinese Simplified
 
Support : Tim Media Pemuda PUI
Copyright © 2014. PEMUDA PUI - All Rights Reserved